Desakan ini mencuat setelah beredar informasi bahwa sepanjang tahun 2025, perusahaan tersebut diduga telah mengalami enam kali kecelakaan kerja.
“Kami meminta aparat segera mengecek kebenaran informasi ini. Jangan sampai hanya menjadi isu liar yang merusak iklim ketenagakerjaan di Dumai. Kami juga menuntut audit menyeluruh terhadap penerapan SMK3 di PT Bukara,” tegas Alvin saat dijumpai dikantor SPN , Selasa (29/10).
Menurut Alvin, apabila benar ditemukan pelanggaran terhadap standar keselamatan kerja, pihak manajemen harus bertanggung jawab penuh. Ia menegaskan pentingnya langkah hukum yang tegas untuk memberi efek jera bagi perusahaan yang lalai terhadap keselamatan tenaga kerja.
“Jika terbukti melanggar, aparat penegak hukum harus memberikan sanksi tegas. Jangan sampai hanya karena mengejar keuntungan, nyawa pekerja dikorbankan,” ujarnya dengan nada geram.
Alvin juga mendesak manajemen PT Bukara agar segera memberikan klarifikasi resmi kepada publik terkait isu kecelakaan kerja yang beredar. Menurutnya, keterbukaan informasi penting untuk menjaga kepercayaan publik dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat.
“Perusahaan tidak boleh menutup-nutupi. Publik dan para pekerja berhak tahu kondisi sebenarnya. Jangan dibiarkan isu ini menggantung tanpa penjelasan,” tambahnya.
Sebelumnya, pada Rabu (15/10), dilaporkan telah terjadi kecelakaan kerja yang menimpa seorang pekerja outsourcing berinisial S. Berdasarkan informasi yang dihimpun, korban mengalami luka serius di bagian kepala akibat tertimpa keramik saat bekerja. Ia harus mendapatkan lima jahitan akibat luka tersebut.
Ironisnya, proses evakuasi korban disebut dilakukan tanpa menggunakan ambulans perusahaan, melainkan menggunakan mobil pribadi rekan kerja. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai kesiapan dan kelengkapan fasilitas darurat di perusahaan tersebut.
Tak hanya itu, insiden sebelumnya bahkan menyebabkan seorang pekerja kehilangan satu jari tangannya akibat kecelakaan di area kerja. Rangkaian peristiwa ini memperkuat dugaan lemahnya implementasi sistem keselamatan di lingkungan PT Bukara.
Kejadian berulang ini dinilai menjadi alarm keras bagi otoritas ketenagakerjaan dan aparat penegak hukum di Dumai untuk segera turun tangan.
Penegakan SMK3 yang ketat dinilai mutlak diperlukan demi melindungi hak dan keselamatan pekerja, serta mencegah tragedi serupa terulang di masa mendatang ujar Alvien mengakhiri.
Hingga berita ini di terbitkan belum ada klarifikasi dari Pihak Perusahaan.